Oleh : Supriyanto, M.Pd.
Satu lagi Langkah strategis yang ditempuh oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam Upaya menekan kemiskinan di Indonesia, yakni dengan meluncurkan Sekolah Rakyat.
Saat mendengar istilah Sekolah Rakyat, maka kita kan langsung flashback ke masa penjajahan Belanda. Pada waktu itu sekolah rakyat didirikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi warga pribumi.
Konsep sekolah rakyat yang ditawarkan oleh pemerintah saat ini sangat jauh berbeda dengan konsep sekolah rakyat di zaman pemerintah Kolonial Belanda. Berikut kami sampaikan pernyataan-pernyataan dari Menteri Sosial Drs. H. Saifullah Yusuf di berbagai kesempatan.
Sekolah Rakyat yang digagas oleh pemerintahan saat ini merupakan sekolah unggulan yang dikhususkan bagi anak-anak dari kalangan miskin dan miskin ekstrem. Harapannya dengan melalui Pendidikan yang berkualitas bisa memutuskan rantai kemiskinan yang ada.
Sekolah ini di bawah koordinasi langsung dari Kementerian Sosial.
Dihimpun dari berbagai sumber, ada beberapa hal penting terkait dengan Sekolah Rakyat Kementerian Sosial ini, yaitu: dibuka pada bulan Juli 2025 tahun ajaran 2025/2026 dalam bentuk boarding school. Hal ini memungkinkan Sekolah Rakyat menggunakan sistem asrama, tidak hanya Pendidikan gratis, tetapi pemerintah juga akan menjamin asupan gizi para siswanya.
Sekolah Rakyat pertama akan dibuka di Bekasi. Sekolah ini akan berdiri di bangunan yang merupakan asset Kemensos. Selain itu juga ada kemungkinan untuk mengalihfungsikan Gedung-gedung milik Kemensos di daerah lain untuk menjadi Sekolah Rakyat.
Satgas Percepatan Sekolah Rakyat. Kemensos membentuk tim formatur dan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sekolah Rakyat yang terdiri dari Kementerian dan Lembaga. Seperti Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebbudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Khusus untuk siswa dari Keluarga miskin atau miskin ekstrem. Kehadiran Sekolah Rakyat ini diharapkan bisa memutuskan mata rantai kemiskinan. Sehingga mereka (siswa Sekolah Rakyat) nantinya daoat mengambil peran dalam menciptakan Indonesia Emas 2045.
Tetapi masih banyak pakar yang mempertanyakan terkait rencana pemerintah tersebut. Sebagian pakar beranggapan bahwa seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan pada peningkatan kualitas dan pemerataan sarana Pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Yang menurut mereka masih banyak sekali ketimpangan antar daerah. (dikutip dari berbagai sumber)