Oleh : Nur Hidayatul Istiqomah, S.E, M.M.
IAINUonline – Kita terus dijejali narasi manis tentang “fleksibilitas kerja”. Katanya, bekerja di platform digital memberi kebebasan: bebas memilih jam kerja, bebas menerima atau menolak order, bebas menjadi “bos bagi diri sendiri”.
Tapi pertanyaannya sederhana: benarkah ini kebebasan, atau sekadar ilusi yang dibungkus teknologi??
Di atas kertas, pekerja memang bisa menentukan kapan mereka online. Namun dalam praktiknya, algoritma menentukan segalanya.
Tidak bekerja lama? Order sepi.
Terlalu sering menolak? Rating turun.
Rating turun? Ancaman suspend menanti.
Akhirnya apa? Pekerja terpaksa online 12–14 jam sehari demi menjaga performa digitalnya. Ini bukan fleksibilitas. Ini disiplin tersembunyi yang bekerja tanpa seragam dan tanpa atasan yang terlihat.
Lebih jauh lagi, risiko sepenuhnya dipindahkan ke pekerja. Kendaraan milik sendiri. Bensin sendiri. Perawatan sendiri. Asuransi sendiri. Ponsel dan kuota sendiri. Jika terjadi kecelakaan atau kerusakan, itu urusan pribadi.
Sementara perusahaan platform hanya menyediakan aplikasi dan mengambil potongan dari setiap transaksi. Dalam model seperti ini, siapa sebenarnya pengusaha dan siapa buruh?
Narasi fleksibilitas juga menutupi fakta lain yaitu “pendapatan yang kian menurun”. Di masa awal ekspansi, insentif digelontorkan besar-besaran. Banyak pekerja merasa ini peluang emas.
Namun setelah pasar dikuasai dan subsidi dikurangi, pendapatan menyusut. Untuk mendapatkan penghasilan yang sama, jam kerja harus diperpanjang. Waktu istirahat dikorbankan. Kesehatan dipertaruhkan.
Yang lebih problematis adalah kontrol algoritma yang nyaris tak tersentuh. Siapa mendapat order dan siapa tidak? Mengapa akun tiba-tiba dibatasi? Bagaimana sistem penilaian bekerja? Tidak ada transparansi yang memadai.
Pekerja dikontrol oleh sistem yang tak pernah benar-benar mereka pahami. Ini adalah bentuk manajemen paling efektif: tak terlihat, tak bisa diajak bernegosiasi, tapi sangat menentukan hidup seseorang.
Ironisnya, negara pun tampak gamang. Karena status pekerja disebut “mitra”, mereka tidak sepenuhnya masuk dalam perlindungan ketenagakerjaan formal. Regulasi berjalan tertatih, sementara praktik di lapangan melaju jauh lebih cepat. Di tengah kebingungan kebijakan, pekerja menjadi pihak yang paling rentan.
Sebagian orang mungkin berkata: “Kalau tidak suka, berhenti saja.” Argumen ini terdengar logis, tetapi mengabaikan realitas. Banyak pekerja menjadikan ini sumber nafkah utama. Ketika pilihan kerja formal terbatas, fleksibilitas meski semu terlihat seperti satu-satunya jalan.
Inilah paradoks ekonomi platform: ia menjual kebebasan, tetapi menciptakan ketergantungan. Ia menjanjikan kemandirian, tetapi memperkuat ketimpangan kuasa.
Sudah saatnya kita berhenti terpukau oleh jargon “inovasi” dan mulai bertanya: inovasi untuk siapa? Jika fleksibilitas hanya berarti bebas memilih jam untuk bekerja lebih lama demi pendapatan yang makin tipis, maka yang fleksibel bukanlah pekerjanya, melainkan standar perlindungan kerjanya yang terus dilonggarkan.
Dan mungkin, yang paling provokatif dari semuanya adalah ini: yang benar-benar fleksibel dalam ekonomi platform bukanlah manusia yang bekerja di dalamnya, melainkan sistem yang dengan mudah menggeser risiko, tanggung jawab, dan beban ke pundak mereka.