Oleh Nurul Hakim, Alfaqir
IAINUonline – Kasus dugaan penyadapan yang menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah pejabat kepolisian membuka kembali perdebatan penting tentang batas kewenangan negara dalam mengawasi kehidupan pribadi warga negara.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut teknologi komunikasi, prosedur penegakan hukum, atau kewenangan aparat keamanan. Lebih jauh, kasus tersebut menyentuh persoalan etika kekuasaan, perlindungan privasi, dan keadilan dalam penggunaan instrumen negara.
Ketika seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kewenangan mengakses komunikasi pihak lain secara diam-diam, pertanyaan mendasarnya bukan hanya apakah tindakan itu mungkin dilakukan secara teknis, melainkan apakah tindakan tersebut dibenarkan secara hukum dan moral.
Negara memang memiliki kepentingan untuk menjaga keamanan, mencegah kejahatan, dan melindungi kepentingan publik. Namun, kepentingan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menempatkan kekuasaan di atas hukum.
Dalam konteks inilah, sirah Nabi Muhammad saw. memberikan pelajaran yang penting. Nabi bukan hanya seorang pemimpin agama, melainkan juga kepala pemerintahan yang mengelola keamanan, menyelesaikan konflik, dan menegakkan keadilan.
Dalam kepemimpinannya, terdapat keseimbangan antara kepentingan keamanan masyarakat dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Nabi tidak membiarkan ancaman terhadap komunitasnya, tetapi juga tidak menjadikan alasan keamanan sebagai pembenaran untuk bertindak sewenang-wenang.
Salah satu prinsip paling mendasar dalam Islam mengenai persoalan pengawasan terhadap kehidupan pribadi adalah larangan tajassus. Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Hujurat ayat 12: “Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain.”
Larangan tersebut tidak berdiri sendiri. Ayat yang sama juga memperingatkan manusia agar menjauhi prasangka buruk dan menggunjing. Rangkaian larangan ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kehormatan, martabat, dan ruang pribadi seseorang. Kehidupan manusia tidak boleh dijadikan objek pengawasan tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
Nabi Muhammad saw. mempertegas larangan tersebut melalui sabdanya:
“Jauhilah prasangka, karena prasangka adalah perkataan yang paling dusta. Janganlah kalian memata-matai dan janganlah mencari-cari informasi tersembunyi.”
Hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dan Muslim ini memberikan landasan etis bahwa mencari-cari informasi pribadi seseorang bukan tindakan yang dapat dibenarkan begitu saja.
Dalam konteks sekarang, prinsip tersebut relevan untuk menilai praktik penyadapan komunikasi, terutama apabila dilakukan tanpa dasar hukum, tanpa kewenangan yang sah, atau untuk kepentingan pribadi dan politik.
Tentu saja, penyadapan modern tidak identik sepenuhnya dengan tajassus dalam pengertian klasik. Negara dapat melakukan tindakan pengawasan tertentu untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan, sepanjang memiliki dasar hukum, kewenangan, tujuan yang sah, serta memenuhi prinsip kebutuhan dan proporsionalitas.
Akan tetapi, ketika pengawasan berubah menjadi alat untuk mengintimidasi, mencari kelemahan, atau mengendalikan orang lain, di situlah kekuasaan telah bergerak menjauh dari prinsip keadilan.
Belajar dari Kasus Hatib bin Abi Balta’ah
Sirah Nabi mencatat sebuah peristiwa yang menarik untuk memahami hubungan antara kerahasiaan informasi, keamanan negara, dan keadilan. Peristiwa tersebut terjadi menjelang Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah.
Seorang sahabat Nabi bernama Hatib bin Abi Balta’ah mengirimkan surat rahasia kepada kaum Quraisy di Makkah. Surat itu berisi informasi mengenai rencana Nabi dan kaum Muslimin untuk melakukan ekspedisi menuju Makkah. Informasi tersebut berpotensi membahayakan operasi militer yang sedang dipersiapkan secara rahasia.
Nabi kemudian memperoleh informasi mengenai surat tersebut. Beliau mengutus Ali bin Abi Thalib bersama beberapa sahabat untuk mengejar pembawa surat dan mengambilnya. Setelah surat itu berhasil diperoleh, Hatib dipanggil untuk dimintai penjelasan.
Umar bin Khattab sangat marah dan meminta izin kepada Nabi untuk menghukum Hatib karena tindakannya dianggap sebagai pengkhianatan. Namun, Nabi tidak langsung menjatuhkan hukuman. Beliau terlebih dahulu mendengarkan penjelasan Hatib.
Hatib menjelaskan bahwa tindakannya bukan didorong oleh kebencian terhadap Islam ataupun keinginan untuk membantu kaum Quraisy mengalahkan kaum Muslimin. Ia hanya ingin memperoleh perlindungan bagi keluarganya yang berada di Makkah, mengingat dirinya tidak memiliki hubungan kekerabatan yang kuat dengan kaum Quraisy sebagaimana sebagian sahabat lainnya.
Nabi menerima penjelasan tersebut dengan mempertimbangkan latar belakang dan jasa Hatib, termasuk partisipasinya dalam Perang Badar. Beliau kemudian mengingatkan para sahabat agar tidak mencela Hatib. Peristiwa ini tercatat dalam hadis sahih riwayat al-Bukhari dan Muslim serta berkaitan dengan turunnya QS. al-Mumtahanah ayat 1.
Dari peristiwa tersebut, setidaknya ada tiga pelajaran penting. Pertama, Nabi tidak membiarkan informasi strategis yang dapat membahayakan keamanan masyarakat dan negara tersebar begitu saja. Beliau mengambil tindakan untuk mengamankan surat yang berisi informasi sensitif.
Artinya, Islam tidak menolak kegiatan intelijen atau pengamanan informasi apabila benar-benar diperlukan untuk melindungi kepentingan umum.
Kedua, Nabi tidak menjadikan informasi yang diperoleh sebagai alasan untuk langsung menghukum seseorang. Hatib dipanggil, diperiksa, dan diberikan kesempatan menjelaskan motif tindakannya. Nabi tidak membangun keputusan hanya berdasarkan kemarahan atau penilaian sepihak.
Ketiga, Nabi mempertimbangkan konteks, niat, dan rekam jejak seseorang. Beliau tidak menutup mata terhadap kesalahan Hatib, tetapi juga tidak mengabaikan jasa dan keadaan yang melatarbelakanginya.
Di sinilah letak kebijaksanaan Nabi. Keamanan tetap dijaga, tetapi keadilan tidak dikorbankan. Kewaspadaan tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan. Kekuasaan tidak digunakan untuk membungkam orang yang sedang diperiksa.
Namun, ada satu hal yang perlu ditegaskan—peristiwa Hatib bukan pembenaran untuk melakukan penyadapan terhadap siapa pun. Nabi mengamankan surat yang secara konkret membahayakan operasi militer, bukan melakukan pengawasan tanpa batas terhadap kehidupan pribadi masyarakat.
Kekuasaan Bukan Lisensi untuk Memata-matai
Jika peristiwa Hatib dibaca dalam konteks dugaan penyadapan yang menyeret Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya, terdapat pertanyaan mendasar yang perlu dijawab—untuk kepentingan apa penyadapan dilakukan, siapa yang memerintahkannya, berdasarkan kewenangan apa, dan bagaimana informasi yang diperoleh digunakan?
Pertanyaan tersebut penting karena teknologi pengawasan pada era sekarang memiliki kemampuan yang jauh lebih besar daripada sekadar memperoleh sepucuk surat. Komunikasi seseorang dapat dipantau, percakapan dapat direkam, informasi pribadi dapat dikumpulkan, bahkan data dapat dihapus atau dimanipulasi.
Ketika kemampuan semacam itu berada di tangan pemegang kekuasaan tanpa pengawasan yang memadai, ancamannya bukan hanya terhadap individu, melainkan juga terhadap demokrasi dan kepercayaan publik.
Aparat negara memang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan penyadapan dalam rangka penegakan hukum. Akan tetapi, kewenangan tersebut bukan kewenangan tanpa batas. Ia harus tunduk pada hukum, prosedur, tujuan yang sah, dan mekanisme pengawasan. Tidak boleh ada anggapan bahwa jabatan tinggi memberikan hak istimewa untuk mengakses kehidupan pribadi siapa pun.
Dalam perspektif Islam, kekuasaan merupakan amanah. Allah Swt. berfirman dalam QS. an-Nisa’ ayat 58: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”
Ayat ini mengandung pesan bahwa kekuasaan tidak boleh dipisahkan dari amanah dan keadilan. Jabatan publik bukan sarana untuk memenuhi kepentingan pribadi, melainkan tanggung jawab untuk melindungi kepentingan masyarakat. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moral dan hukumnya.
Apabila benar terjadi penyadapan tanpa kewenangan dan prosedur yang sah, persoalannya tidak dapat dianggap sebagai kesalahan teknis belaka. Tindakan tersebut menyangkut penyalahgunaan amanah dan pelanggaran terhadap hak orang lain.
Bahkan, jika penyadapan dilakukan untuk kepentingan politik, mengendalikan seseorang, atau melindungi kepentingan kelompok tertentu, persoalannya menjadi jauh lebih serius.
Namun, keadilan juga mengharuskan kita tidak terburu-buru menyimpulkan kesalahan pihak yang masih berstatus tersangka. Penetapan tersangka bukanlah putusan pengadilan. Setiap orang tetap memiliki hak untuk membela diri dan memperoleh proses hukum yang adil. Prinsip ini sejalan dengan pelajaran dari Nabi ketika menghadapi Hatib—pemeriksaan harus mendahului penghukuman.
Jangan Sampai Negara Menjadi Alat Pengawasan Kekuasaan
Persoalan penyadapan sesungguhnya mengandung ancaman yang lebih luas daripada sekadar pelanggaran privasi. Ia dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Masyarakat akan merasa tidak aman apabila lembaga yang seharusnya melindungi justru diduga menjadi pihak yang mengawasi kehidupan pribadi tanpa dasar yang sah.
Dalam teori politik modern, kondisi ketika kekuasaan digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan masyarakat secara berlebihan sering dikaitkan dengan konsep surveillance state. Negara tidak lagi sekadar menjalankan fungsi perlindungan, tetapi berpotensi berubah menjadi instrumen pengawasan yang mengancam kebebasan warga.
Dalam perspektif Islam, keadaan semacam itu bertentangan dengan prinsip maqashid al-syari’ah, terutama perlindungan terhadap jiwa, harta, kehormatan, dan kemaslahatan manusia. Menjaga keamanan memang penting, tetapi keamanan tidak boleh dibangun dengan menghancurkan kehormatan dan hak-hak orang yang seharusnya dilindungi.
Nabi telah memberikan teladan bahwa seorang pemimpin harus mampu membedakan ancaman nyata dari kecurigaan pribadi. Beliau mengamankan informasi yang dapat membahayakan komunitas Muslim, tetapi tetap memberikan ruang pembelaan kepada orang yang dituduh. Beliau menjaga keamanan tanpa menghilangkan keadilan.
Karena itu, kasus yang menyeret nama Listyo Sigit Prabowo dan pihak-pihak lainnya seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola kewenangan pengawasan di tubuh institusi penegak hukum.
Proses hukum harus berjalan transparan, bukti harus diuji, dan siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak boleh ada perlindungan berdasarkan pangkat, jabatan, kedekatan, ataupun kekuatan politik.
Pada akhirnya, pelajaran paling penting dari sirah Nabi adalah bahwa keamanan dan keadilan tidak boleh dipertentangkan. Negara memang membutuhkan intelijen, tetapi tidak membutuhkan kesewenang-wenangan.
Negara membutuhkan pengawasan, tetapi bukan pengawasan tanpa batas. Negara membutuhkan aparat yang kuat, tetapi kekuatan itu harus tunduk pada hukum dan etika.
Nabi tidak membiarkan kebocoran informasi yang mengancam keselamatan masyarakat. Namun, Nabi juga tidak membenarkan tindakan mencari-cari kesalahan orang lain tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Di antara kedua prinsip itulah seharusnya negara modern menempatkan kewenangan penyadapan.
Sebab, ketika aparat mulai merasa bahwa kekuasaan memberinya hak untuk mengetahui segala sesuatu tentang orang lain, sementara dirinya sendiri merasa tidak perlu diawasi, sesungguhnya negara sedang menghadapi persoalan yang jauh lebih besar daripada penyadapan. Negara sedang menghadapi krisis amanah.
Kekuasaan boleh memiliki mata dan telinga untuk menjaga keamanan negara, tetapi kekuasaan tidak boleh kehilangan hati nurani dan keadilan. Wallahu A’lam.