Oleh: Auliya Urokhim M.A
IAINUonline – Di tengah derasnya arus media sosial Indonesia pada 2026, muncul sebuah fenomena yang tampak ringan, lucu, dan menghibur: lagu viral “MBG (Mas Bahlil Ganteng)” yang beredar luas di TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, hingga platform streaming digital.
Lagu yang awalnya lahir dari komentar-komentar warganet tentang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dengan cepat menjelma menjadi salah satu audio paling banyak digunakan dalam berbagai konten hiburan.
Namun, di balik kesan jenaka tersebut, muncul pertanyaan yang lebih serius: apakah fenomena ini sekadar humor internet, atau justru bentuk baru dari songwashing dalam politik digital?
Dari Satire Menjadi Simpati
Lagu “Mas Bahlil Ganteng” pada awalnya berkembang sebagai bentuk satire politik. Liriknya disusun dari komentar-komentar netizen yang menggabungkan pujian berlebihan, permainan kata, dan humor absurd. Akan tetapi, sebagaimana banyak fenomena budaya digital lainnya, makna awal sebuah konten sering kali berubah ketika masuk ke dalam logika algoritma media sosial
Pakar komunikasi politik dari Universitas Muhammadiyah Surabaya menjelaskan bahwa satire yang awalnya dimaksudkan untuk mengolok atau mengkritik figur politik dapat bergeser menjadi reproduksi popularitas ketika terus diputar, dibagikan, dan digunakan ulang oleh pengguna media sosial.
Dalam konteks ini, algoritma tidak membedakan antara kritik dan dukungan; yang dihitung hanyalah tingkat keterlibatan (engagement). Semakin banyak interaksi, semakin luas distribusinya.
Fenomena ini mengingatkan pada konsep songwashing, yakni penggunaan musik atau lagu untuk membersihkan, melunakkan, atau mengalihkan perhatian publik dari kontroversi yang melekat pada seorang tokoh, institusi, atau kebijakan.
Jika greenwashing digunakan untuk menciptakan citra ramah lingkungan, maka songwashing bekerja melalui instrumen budaya populer yang lebih halus dan emosional.
Politik di Era Algoritma
Dalam studi komunikasi politik kontemporer, popularitas tidak lagi sepenuhnya dibangun melalui pidato, program kerja, atau kampanye formal. Popularitas kini dapat lahir dari meme, remix, potongan video, hingga lagu viral.
Media sosial telah mengubah politik menjadi arena budaya populer di mana figur publik dinilai bukan hanya dari kebijakan, tetapi juga dari kemampuannya menjadi bagian dari percakapan digital.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai bahwa lagu “Mas Bahlil Ganteng” kemungkinan lahir sebagai sindiran, tetapi kemudian berubah menjadi sesuatu yang menguntungkan secara politik karena menjadi easy listening dan disukai publik.
Menurutnya, percakapan media sosial yang terus menerus mengulang nama Bahlil secara tidak langsung membangun kedekatan psikologis antara publik dan figur politik tersebut.
Dalam teori komunikasi massa, fenomena ini dikenal sebagai mere exposure effect, yaitu kecenderungan seseorang untuk lebih menyukai sesuatu hanya karena sering melihat atau mendengarnya.
Semakin sering nama seorang tokoh muncul dalam ruang digital, semakin besar peluang terbentuknya persepsi positif, bahkan ketika kemunculan tersebut berawal dari kritik.
Menutupi Kontroversi?
Yang membuat fenomena ini menarik adalah kemunculannya di tengah berbagai kontroversi yang melibatkan Bahlil Lahadalia selama menjabat sebagai Menteri ESDM. Salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian publik adalah polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Pada 2025, berbagai organisasi lingkungan mengkritik aktivitas pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat karena dianggap mengancam ekosistem laut dan kawasan konservasi dunia tersebut.
Gelombang protes meluas di media sosial melalui tagar #SaveRajaAmpat dan berbagai kampanye lingkungan lainnya. Pemerintah kemudian mencabut izin empat perusahaan tambang nikel setelah muncul tekanan publik dan temuan pelanggaran lingkungan
Di saat yang sama, nama Bahlil menjadi salah satu figur yang paling sering muncul dalam pemberitaan mengenai polemik tersebut karena posisinya sebagai Menteri ESDM. Demonstrasi bahkan sempat terjadi ketika kunjungannya ke Papua Barat Daya, dengan sejumlah aktivis meneriakkan kritik terhadap kebijakan pertambangan pemerintah.
Menariknya, beberapa bulan setelah berbagai kontroversi tersebut, ruang digital justru dipenuhi lagu-lagu humor yang mengasosiasikan Bahlil dengan citra lucu, santai, dan menghibur.
Di sinilah konsep songwashing menjadi relevan. Musik tidak secara langsung menghapus kritik, tetapi mampu menggeser fokus perhatian publik dari isu substantif menuju aspek personal dan hiburan.
Ketika Politik Menjadi Hiburan
Fenomena “Mas Bahlil Ganteng” menunjukkan bagaimana batas antara politik dan hiburan semakin kabur. Di era TikTok, seorang menteri dapat menjadi bahan kritik sekaligus bintang hiburan dalam waktu yang bersamaan. Algoritma tidak bekerja berdasarkan kualitas argumentasi, melainkan berdasarkan daya tarik visual, audio, dan tingkat keterlibatan pengguna.
Akibatnya, isu-isu kompleks seperti kebijakan energi, hilirisasi nikel, konflik lingkungan, hingga tata kelola sumber daya alam sering kali kalah bersaing dengan konten yang lebih ringan dan mudah dikonsumsi.
Lagu berdurasi kurang dari satu menit bisa memperoleh jutaan tayangan, sementara laporan investigatif mengenai dampak lingkungan pertambangan hanya dibaca oleh sebagian kecil publik.
Dalam kondisi demikian, demokrasi menghadapi tantangan baru. Bukan lagi sekadar persoalan disinformasi, tetapi juga transformasi politik menjadi hiburan (politainment). Tokoh politik yang mampu menguasai budaya viral memiliki keuntungan besar dalam membangun citra dibandingkan mereka yang hanya mengandalkan komunikasi formal.
Kesimpulan
Fenomena “Mas Bahlil Ganteng” bukan sekadar lagu viral biasa. Ia mencerminkan perubahan lanskap komunikasi politik Indonesia di era algoritma. Sebuah satire dapat berubah menjadi promosi, kritik dapat menjelma menjadi popularitas, dan lagu sederhana dapat berfungsi sebagai instrumen pembentukan citra.
Apakah lagu tersebut sengaja dirancang sebagai strategi politik atau murni lahir dari kreativitas netizen mungkin masih menjadi perdebatan. Namun yang jelas, fenomena ini menunjukkan bagaimana budaya digital memungkinkan terjadinya songwashing, yaitu proses ketika musik dan hiburan membantu meredam atau mengalihkan perhatian publik dari kontroversi menuju persona yang lebih ramah dan mudah diterima.
Di era media sosial, kemenangan politik tidak selalu ditentukan oleh siapa yang memiliki argumen terbaik, tetapi sering kali oleh siapa yang paling sering muncul di beranda pengguna. Dan dalam kasus ini, sebuah lagu viral mungkin telah melakukan pekerjaan yang tidak mampu dilakukan oleh konferensi pers, baliho, ataupun pidato politik.