IAINUonline – Berbagai persoalan dalam dunia pendidikan di Indonesia dinilai masih kompleks dan saling berkaitan. Mulai dari transformasi digital, kesenjangan akses, kualitas pembelajaran, ketimpangan sistem, hingga relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, semuanya menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan secara menyeluruh.
Akademisi pendidikan dari Universitas Negeri Semarang, Edi Subkhan, menilai bahwa arah kebijakan pendidikan nasional secara visi sebenarnya sudah berada di jalur yang tepat. Namun implementasi di lapangan masih jauh dari harapan.
“Secara visi kita sudah di arah yang tepat, tetapi implementasinya masih jauh panggang dari api,” ujar Edi, Sabtu (2/5/2026) sebagaimana dikutip nu.or.id.
Ia mencontohkan sejumlah kebijakan yang diluncurkan pemerintah, seperti konsep Pembelajaran Mendalam (PM) sebagai pengembangan dari Merdeka Belajar, hingga gagasan “Kampus Berdampak” di pendidikan tinggi.
Menurutnya, ide-ide tersebut memiliki tujuan yang baik, namun perubahan kebijakan yang terlalu cepat justru menjadi beban bagi para guru.
Saat tenaga pendidik masih beradaptasi dengan Kurikulum Merdeka, kebijakan baru kembali hadir dengan pendekatan dan istilah yang berbeda. Kondisi ini dinilai membuat perubahan hanya terjadi pada aspek administratif, bukan pada praktik pembelajaran di kelas.
“Perubahan ini sering kali hanya tampak pada dokumen dan administrasi, tetapi tidak banyak mengubah praktik pembelajaran,” jelasnya.
Edi juga menyoroti penggunaan berbagai istilah baru seperti mindful, meaningful, dan joyful learning yang sejatinya tidak jauh berbeda dari konsep sebelumnya. Namun, tuntutan administrasi yang tinggi justru membuat guru kelelahan dan berpotensi menghambat transformasi pendidikan yang diharapkan.
Digitalisasi dan Kesenjangan Akses
Di sisi lain, digitalisasi pendidikan mengalami percepatan signifikan sejak pandemi COVID-19. Guru dan siswa dipaksa beradaptasi dengan berbagai teknologi seperti Learning Management System (LMS), konferensi video, hingga platform pembelajaran daring.
Program peningkatan kompetensi guru pun telah terdigitalisasi melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang kini berkembang menjadi Ruang GTK. Namun, Edi mengingatkan bahwa digitalisasi tidak hanya soal penggunaan teknologi, melainkan juga kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia.
“Belum semua daerah memiliki akses internet memadai dan sarana pendukung. Literasi digital guru juga masih menjadi pekerjaan rumah,” ujarnya.
Ia mengutip hasil survei pada masa pandemi yang menunjukkan sekitar 67 persen guru masih mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi digital untuk pembelajaran jarak jauh. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah maju dan sekolah di daerah tertinggal.
“Digitalisasi tidak bisa diterapkan secara seragam. Sekolah yang belum siap harus dipenuhi dulu standar minimalnya,” tegasnya.
Selain itu, penggunaan teknologi secara berlebihan, termasuk kecerdasan buatan (AI), juga dinilai perlu diwaspadai karena berpotensi menurunkan daya kritis siswa jika tidak diimbangi dengan fondasi pengetahuan yang kuat.
Tantangan Kurikulum dan Dunia Kerja
Dari sisi kurikulum, Indonesia dinilai cukup adaptif terhadap perkembangan zaman. Masuknya materi seperti koding dan kecerdasan buatan menjadi bukti respons terhadap perubahan teknologi global. Berbagai kompetensi penting seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi juga telah masuk dalam profil lulusan.
Namun, kembali lagi, tantangan terbesar terletak pada implementasi di lapangan. Beban administratif yang tinggi membuat guru lebih fokus pada pemenuhan target daripada menciptakan pembelajaran yang kontekstual dan sesuai kebutuhan siswa.
Terkait kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja, Edi menjelaskan bahwa pendidikan vokasi seperti SMK memang diarahkan untuk membekali keterampilan praktis. Sementara itu, pendidikan umum lebih menekankan pada penguatan akademik.
Meski demikian, capaian literasi dan numerasi Indonesia masih tergolong rendah. Hasil berbagai survei internasional menunjukkan posisi Indonesia masih berada di peringkat bawah dalam aspek tersebut.
“Tugas besar kita bukan hanya memperbaiki kurikulum, tetapi juga praktik pembelajaran dan pemerataan kualitas pendidikan,” pungkasnya.