Oleh : Moh. Arvani Zakky Al Kamil, M.Psi.
IAINUonline – Setiap proses transisi selalu membawa dinamikanya tersendiri dalam tatanan sosial. Di saat pergantian kepemimpinan, jeda yang ada memberikan ruang bagi setiap kontestan untuk bertarung di waktu yang kosong saat ketidakpastian menjadi satu satunya kepastian untuk mencari kesempatan dan menemukan peluang.
Situasi ini menuntut kesadaran penuh dari individu yang terlibat di dalamnya. Momentum peralihan ini bukan sekadar waktu yang terbuang, melainkan ujian bagi kapasitas dan kepekaan manusia dalam membaca arah.
Skala kontestasi ini nyatanya tidak selalu harus berada di tingkat negara atau pemerintahan pusat. Sebuah instansi akademik maupun pendidikan dapat menjadi laboratorium politik nasional. Orang di dalamnya akan saling berebut pengaruh dalam bentuk sekecil apapun meski dalam sebuah level program keseharian.
Fenomena ini menunjukkan bahwa naluri untuk memimpin dan mengarahkan kelompok adalah bagian tak terpisahkan dari interaksi sosial manusia. Praktik-praktik kecil ini pada akhirnya membentuk karakter kepemimpinan yang akan terbawa ke panggung yang lebih besar.
Selain ruang akademik, ranah spiritual dan sosial keagamaan juga sering kali bersinggungan dengan dinamika ini. Kegiatan keagamaan juga dapat menjadi instrumen untuk menguatkan pengaruh sebagai legitimasi kepemimpinan dan elektorasi individu dalam mengkampanyekan kebaikan diri, dan ini sah saja dalam kontestasi politik yang tidak pernah menafikan ajaran kebaikan dan simbol positif dari ritus reliji.
Tentu saja, pendekatan ini membutuhkan kebijaksanaan agar nilai sakral tidak sekadar menjadi komoditas. Kesadaran akan makna hidup membuat seseorang mampu memadukan tujuan individu dengan nilai-nilai kebaikan secara proporsional.
Berbagai dinamika perebutan pengaruh tersebut bermuara pada satu konsep penting dalam tata kelola organisasi. Vacuum of power merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika suatu pemegang kekuasaan telah kehilangan kendali atas sesuatu dan belum menemukan pergantian kepemimpinan.
Hal ini biasanya merupakan situasi politik yang dapat terjadi jika struktural organisasi tidak memiliki suatu otoritas sentral yang dapat diidentifikasi. Dalam sebuah kekosongan kekuasaan, seperti kondisi hampa secara fisika, sebuah kekuatan akan cenderung dengan “cepat-cepat” mengisi kekosongan tersebut segera setelah kepemimpinan dilegitimasi.
Oleh karena itu, masa transisi selalu menjadi titik paling krusial yang menentukan arah kepemimpinan selanjutnya.
Jika ditarik ke dalam bingkai peristiwa lampau, pola kekosongan ini selalu memiliki jejak.
Sejarah tentang vacum of power di Indonesia, saat Jepang menyerah pada sekutu, dan wilayah jajahan Jepang di Perang Dunia 2 (baca: Indonesia), otomatis mengalami kekosongan kekuasaan.
Lalu, apa yang dilakukan Indonesia ketika terjadi vacuum of power? Indonesia memanfaatkan kondisi ketika terjadi kekosongan kekuasaan (vacuum of power) untuk memerdekakan diri. Sejarah ini adalah perulangan dari peristiwa yang sudah ada, seperti keruntuhan Khalifah Turki Usmani yang meletuskan Perang Dunia I.
Hal ini juga terulang pasca Perang Dunia II, terjadi kekosongan kekuasaan di Eropa, dengan simbol tembok Berlin seiring pembagian Republik Demokrasi Jerman dan Jerman Barat yang menjadi hegemoni perang Dingin. Pola sejarah yang konsisten ini membuktikan bahwa setiap akhir dari kepemimpinan senantiasa menjadi titik tolak bagi tatanan baru.
Berkaca dari peristiwa tersebut, kita dapat memahami bahwa pola transisi ini bersifat universal dan berkelanjutan. Vacuum of power ini sangat berpeluang untuk terjadi dan berulang sebagaimana sejarahnya.
Dan dari organisasi terkecil maupun instansi, hingga elit politik negara berpeluang menjadi pelaku yang mengeluarkan hegemoninya dalam sebuah perilaku yang diidentifikasi dalam psikologi sosial sebagai “partisipasi politik” individual dalam kelompok.
Dorongan untuk mengisi ruang kosong tersebut berakar kuat pada insting manusia untuk menciptakan keteraturan. Perilaku ini menjadi subjek yang sangat relevan untuk membedah bagaimana manusia merespons hilangnya otoritas di sekitar.
Untuk memahami fenomena tersebut, kita perlu melihatnya melalui lensa keilmuan yang lebih utuh. Secara luas, psikologi sosial menggambarkan berbagai bidang kehidupan meliputi pendidikan, konflik dan perdamaian, terorisme, politik, massa/ kerumunan, organisasi, media, pengadilan, kesehatan, perilaku konsumen, serta isu-isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Keluasan cakupan ini memungkinkan kita untuk menganalisis perilaku manusia dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian setiap tindakan individu dipahami bukan sebagai entitas terpisah, melainkan bagian dari sistem sosial yang kompleks.
Dalam konteks perebutan pengaruh, fokus kajian keilmuan ini menjadi lebih spesifik. Penerapan Psikologi Sosial dalam bidang politik diantaranya sosialisasi massa, opini publik, perilaku voting, partisipasi politik kolektif, ideologi, prasangka, dan kampanye elektoral.
Instrumen-instrumen ini digunakan untuk membaca sekaligus merespons arah kesadaran masyarakat. Melalui pendekatan psikologis, berbagai manuver yang terjadi saat kekosongan kekuasaan dapat dipetakan secara rasional dan terukur.
Lebih dalam lagi, pendekatan ini mengupas aspek-aspek afektif yang menggerakkan setiap individu di lapangan.
Uraian Psikologi sosial tentang partisipasi politik, menghadirkan kajian yang berfokus tentang individu dalam kelompok/ instansi seperti halnya— apa ketakutan, harapan, dan kekhawatiran yg ada ? Ada isu apa? Apa motif kebanyakan orang ? Peluang apa yang tersedia.
Fakta nya dalam keadaan yang sama, individu bisa sangat berbeda dalam cara mereka bertindak secara politis (Klandersman, 2022). Begitu pula dalam keadaan vacuum of power kepemimpinan. Kondisi psikologis dan ragam interpretasi inilah yang pada akhirnya menjadi penentu arah kesepakatan kolektif.
Pemahaman terhadap aspek-aspek motivasi tersebut melahirkan sebuah cabang ilmu yang secara khusus membedah anatomi interaksi kekuasaan. Psikologi politik, sebagai cabang kajian ilmu psikologi sosial, mendorong perilaku seseorang untuk merapikan kelompok kelompok kecil menjadi supremasi kekuatan yang masif dan dapat dikoordinasikan secara terarah dalam mencapai cita-cita organisasi.
Proses konsolidasi ini membutuhkan kepiawaian dalam mengelola ekspektasi banyak orang. Ketika energi individual berhasil dikelola, kelompok tersebut akan memiliki daya dorong yang solid untuk mengisi kekosongan hierarki.
Keberhasilan proses konsolidasi ini sangat bergantung pada kemampuan membaca karakteristik manusia. Psikologi politik berfokus pada kajian perilaku manusia. Lebih lanjut psikologi politik merupakan kajian perilaku manusia terhadap politik atau ilmu untuk memahami perilaku politik.
Contoh topik-topik penelitian dalam psikologi politik, yaitu tentang perilaku memilih, alasan kelompok melakukan demontrasi, perilaku korupsi, perilaku para anggota kelompok ketika melawan kekalahan, dan studi tentang bagaimana kepribadian seorang pimpinan memengaruhi kebijakan-kebijakan pimpinan di suatu instansi.
Pemetaan terhadap elemen-elemen ini memberikan basis data yang konkret untuk merumuskan kepemimpinan yang adaptif. Kajian ini tidak hanya menyoroti partisipasi yang berwujud tindakan aktif, tetapi juga membedah fenomena pasif di dalam sebuah sistem.
Contoh lain psikologi politik mengkaji perilaku individu yang sulit untuk totalitas karena ketidakpercayaan terhadap pimpinan. Hilangnya legitimasi dan keteladanan dari seorang pemimpin sering kali berdampak langsung pada kinerja bawahan.
Dalam situasi ini, individu lebih memilih menahan diri sebagai bentuk kehati-hatian atau bahkan protes diam-diam. Hal ini merupakan indikator empiris yang mengarah pada menurunnya kohesivitas tatanan organisasi.
Apabila ketidakpercayaan tersebut terus meruncing, ia berpotensi melahirkan resistensi yang jauh lebih nyata, seperti ektrimisme atau radikalisme. Studi radikalisme juga bagian dari kajian psikologi politik karena pelaku ingin membuat golongan sendiri dan merayu orang untuk tidak percaya pada kebijakan yang menurunkan level dirinya.
Perasaan teralienasi dan hilangnya apresiasi ini memicu insting manusia untuk mencari alternatif otoritas baru. Tindakan tersebut dipandang oleh pelakunya sebagai upaya memulihkan kembali otonomi dan harga diri. Oleh karena itu pendekatan psikologis berfungsi krusial untuk mengurai akar masalah menjadi resolusi konflik.
Di sisi yang berbeda, penerimaan terhadap seorang figur justru sering kali dibangun dari dimensi yang sangat personal. Hasil penelitian Hamdi Muluk, bahwa hal yang memengaruhi para pemilih adalah rasa suka dan emosi-emosi positif yang dirasakan terhadap calon pemimpinnya.
Dalam artian calon pemimpin yang bisa membuat dirinya disukai secara emosional oleh banyak elemen. Kedekatan afektif ini terbukti sangat efektif dalam mengikat komitmen individu melebihi sekadar pertimbangan transaksional. Bukti ini menegaskan bahwa kepemimpinan yang berhasil adalah memiliki kepekaan secara emosional dengan pengikutnya.
Melalui beragam fenomena tersebut, kita dapat melihat kontribusi dari disiplin ilmu psikologi. Para psikolog sosial tertarik pada politik karena dapat membantu orang dalam memahami hal-hal seperti gerakan sosial, protes, dan aktivitas ideologis.
Pemahaman hierarkis ini memberikan kemampuan untuk mencegah terjadinya polarisasi ekstrem di tengah lingkungan kerja atau masyarakat. Pada praktiknya, ilmu ini menjadi instrumen untuk membaca kecenderungan arah zaman yang terus bergerak.
Pada akhirnya, perebutan pengaruh dan pencapaian otoritas harus dikembalikan pada tujuan harmoni kehidupan itu sendiri. Bagaimanapun, hegemoni harus bekerja sama dengan harmoni sosial agar tercipta keseimbangan pada lingkungan individu berada.
Psikologi politik menjadi jembatan afirmatif yang menunjukkan celah maupun kesempatan seseorang untuk mendewasakan keinginannya sesuai kapasitas dan kemampuan, juga kemungkinan spiritualitas yang menjadi support terbaik berperilaku antara individu pada kelompok, golongan, instansi, bahkan bangsa.
Keselarasan antara rasionalitas usaha dan kesadaran spiritual inilah yang akan melahirkan kepemimpinan apresiatif sesuai arus zaman.